Tanjungbalai — Menatap jauh ke depan menuju Pemilu 2029, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mulai menyiapkan kekuatan pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat luas. Melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar dikantor Bawaslu Kota Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman Km 1 Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kamis ( 25/6/2026 ), lembaga ini membangun jaringan warga peduli demokrasi sebagai perpanjangan tangan pengawasan di lapangan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Joko Arif Budiono, S.H., M.H. Di hadapan puluhan peserta yang hadir—mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, hingga aktivis sipil—ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan tugas satu lembaga saja, melainkan amanat konstitusi.
“Keberadaan Bawaslu adalah keharusan, bukan pilihan. Namun lebih dari itu, dasar kedaulatan rakyat ada dalam Pasal 2 UUD 1945, sehingga pengawasan pun harus tumbuh dari kesadaran warga sendiri,” ujar Joko Arif. Menurutnya, program P2P dirancang khusus membentuk komunitas terlatih yang siap mengawasi seluruh tahapan maupun hal di luar tahapan pemilu secara berkelanjutan.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S., S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis agar Pemilu 2029 berjalan adil, jujur, dan bermartabat.
“Pengawasan tidak bisa dilakukan sendirian. Melalui pendidikan ini, kami ingin peserta tumbuh menjadi agen perubahan dan ujung tombak pengawasan yang akuntabel di lingkungannya masing‑masing,” tegas Nazmi.
Peserta yang mengikuti pendidikan ini tidak hanya dibekali pemahaman aturan kepemiluan, tetapi juga dilatih cara kerja sama, melaporkan pelanggaran, serta menyebarkan informasi yang benar. Nantinya mereka diharapkan menjadi garda terdepan yang mendeteksi potensi masalah lebih awal sebelum pemilu berlangsung.
Antusiasme terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Para peserta menyadari bahwa suara rakyat hanya akan bermakna jika prosesnya dijaga bersama. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dianggap sebagai kekuatan utama agar pengawasan menyentuh hingga ke tingkat lingkungan dan kelurahan.
Program P2P ini menjadi langkah awal pembentukan ekosistem demokrasi yang lebih inklusif di Kota Tanjungbalai. Bawaslu menekankan bahwa hasil pendidikan ini tidak berhenti saat acara selesai. Peserta yang lulus diharapkan tetap aktif menyebarkan pemahaman demokrasi sehari‑hari, bukan hanya menjelang pemilu.
Dengan persiapan yang dimulai sejak dini ini, Bawaslu Kota Tanjungbalai optimis Pemilu 2029 nanti akan berjalan lebih bersih, transparan, dan benar‑benar mencerminkan kehendak masyarakat.
Penulis : Chairul Rasyid
